PERHITUNGAN PSDH, DR & GANTI RUGI NILAI TEGAKAN (sesuai PP No. 12 Tahun 2014)

Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Hasil hutan yang dikenakan PSDH yaitu :

1. Hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara.
2. Hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara dan dibebani hak atas tanah.
3. Hasil hutan bukan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari negara.

Pungutan PSDH tidak berlaku pada:

1. Hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan.
2. Hasil hutan kayu yang dipakai sendiri oleh penduduk setempat atau transmigran maksimal 5 M3 dan tidak diperdagangkan.
3. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak / hutan rakyat yang ditanam langsung.

Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatanhasil hutan dari hutan alam berupa kayu.

Penggantian nilai tegakan (PNT/GR) adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU.
Nilai tegakan adalah harga yang dibayar berdasarkan Laporan Hasil Produksi.

Perhitungan: 

PSDH  = Tarif x Harga Patokan x Volume (m³) = 10 % x Harga Patokan x Volume (m³)
              
 DR  = Tarif x Volume (m³)=  Tarif x Volume (m³)

PNT/GR = Tarif x Harga Patokan x Volume (m³) = 100 % x Harga Patokan x Volume (m³)

Peraturan:

1. PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan Download
2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.68/Menhut-II/2014 tentang penetapan harga patokan hasil hutan  Download